Belum lama ini para pakar politik bersepakat bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai akan berbahaya bagi bangsa ini kedepannya. Negara nanti bisa saja menjadi otoriter mengatasnamakan Pancasila, karena itu lembaga tidak penting ini memang layak untuk dibubarkan. Begitulah kira-kira kesimpulan dari para pakar politik dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.
“Selain cantolan hukumnya lemah, sedikitnya ada enam alasan kenapa BPIP harus dibubarkan.” Jelas Prof Dr Suteki, salah satu pakar yang menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Kebangkitan Ideologi Otorisasi, Haruskan BPIP Dibubarkan?, Selasa (15/9) malam.
Alasan pertama menurut Suteki, BPIP bisa mengontrol kehidupan masyarakat atas nama Pancasila. Kedua, berpotensi menjadi alat pukul bagi lawan politik pemerintah. Ketiga tafsir tunggal Pancasila ala rezim akan memicu kegaduhan baru.
Alasan keempat, BPIP berpotensi menjadi lembaga superbody. Kelima, bisa menjadi overlaping atau tumpang tindih dengan lembaga yang ada seperti MPR. Alasan ke enam, ini akan menadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, terutama untuk dunia riset dan pendidikan.
“oleh karena itu lembaga ini tidak perlu dan malah jadi espisentrum kegaduhan. Untuk itu lebih baik dibubarkan,” tandasnya.
Senada dengan Suteki, Dr Masri Sitanggang juga berpendapat bahwa BPIP harus dibubarkan. BPIP sudah diam saja hanya menjadi penonton saat ada yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi trisila dan ekasila.
“ini masalah serius, mengubah dasar negara berarti mengajak negara kita ini bubar. Ini gerakan luar biasa. Apalagi BPIP menyatakan agama adalah musuh utama Pancasila. Jadi BPIP bubarkan saja, ini berbahaya,” jelas Masri.
Sedangkan menurut Dr Budhi Santoso menilai bahwa BPIP adalah wujud dari negara yang otoriter. Hal ini dikarenakan BPIP punya tendensi menjadi lembaga penafsir tunggal yang otoritatif.
“Ini peluangnya sangat besar BPIP bisa menjadi lembaga superbody, bahkan uber-MPR, diatas MPR. BPIP juga bisa menjadi martil yang dahsyat untuk menggebuk lawan politiknya,” jelasnya.
Ditempat lain yaitu dari Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran), berpendapat bahwa besarnya dan tingginya gaji anggota BPIP sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini. Dimana negara mempunyai hutang yang menumpuk serta tingginya harga kebutuhan pokok atau naiknya harga sembako saat ini. Menurut Alaska sebaiknya gaji mereka (BPIP) dikembalikan saja untuk kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan negara Malaysia.
