Waktu tak pernah berhenti berputar, bahkan untuk pejabat tertinggi seperti seorang presiden. Masa jabatan yang pernah gemilang pasti akan berakhir, dan dengan itulah muncul pertanyaan besar: siapa yang akan meneruskan tongkat estafet pemerintahan? Di sinilah peran strategis seorang presiden seperti Jokowi terungkap, dalam upaya menentukan penerusnya melalui apa yang sering disebut sebagai "cawe-cawe."
Namun, sesungguhnya di balik keriuhan pencarian calon pengganti, terdapat berbagai motif tersembunyi yang mungkin tak selalu jujur dan transparan. Di antara alasan-alasan yang mungkin melatarbelakangi tindakan ini adalah:
Menutupi Kejahatan: Tidak jarang pejabat negara mencari pemimpin baru sebagai kaki tangan untuk menutupi dosa dan jejak kejahatan yang mungkin telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dengan mengamankan seorang pemimpin yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap bisa menghindari pengusutan lebih lanjut atas tindakan mereka.
Mengatur Pejabat Selanjutnya
Terdapat kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha memanipulasi pemilihan calon pemimpin berikutnya agar mendukung calon yang akan mereka kendalikan sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka tetap bisa bermain di belakang layar, memengaruhi kebijakan, dan mengendalikan politik tanpa harus secara resmi berkuasa.
Pertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat negara cemas akan kehilangan kendali setelah masa jabatan mereka berakhir. Mereka mencari pemimpin yang dapat mereka kendalikan untuk mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni
Pejabat dengan ikatan bisnis atau hubungan dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin berikutnya tidak akan mengganggu bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka aktif mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
Keluarga dalam Dunia Politik
Terakhir, ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin selanjutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga.
Sebagai contoh, saat ini kita melihat anak dan menantu Presiden Jokowi menduduki jabatan Walikota, yang mengundang pertanyaan tentang apakah ini merupakan bagian dari agenda politik keluarga.
Mencari penerus adalah hal yang sah dalam sistem politik Indonesia, namun kita perlu tetap waspada terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di balik tirai. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik adalah kunci untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan motif tersembunyi ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin selanjutnya.
Tindakan Presiden Jokowi dalam "cawe-cawe" saat ini pun menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Apakah ini semata-mata demi kepentingan rakyat dan demokrasi, ataukah terdapat motif pribadi yang lebih besar? Ada kekhawatiran tentang proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang melibatkan TKA China, yang mungkin tersembunyi di balik upaya mencari penerus yang mendukung proyek tersebut. Dampaknya terhadap bahasa dan identitas nasional juga menjadi perhatian yang serius.
Dengan demikian, analisis terhadap strategi Presiden Jokowi dalam mencari calon penggantinya menjadi penting untuk memahami dinamika politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap masa depan negara dan rakyat.
